Orde Baru adalah
sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru
menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Orde Baru
hadir dengan semangat "KOREKSI TOTAL"
atas penyimpangan yang dilakukan oleh Soekarno pada masa Orde Lama. (tahu kan?
Pelajaran kelas 2 kemarin J)
Orde Baru berlangsung
dari tahun 1966 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi
Indonesia berkembang pesat meskipun hal ini
terjadi bersamaan dengan praktek korupsi yang merajalela di negara ini. Selain
itu, kesenjangan antara rakyat yang kaya dan miskin juga semakin melebar.
Pada tahap awal,
Soeharto menarik garis yang sangat tegas. Orde Lama atau Orde Baru. Pengucilan
politik dilakukan terhadap orang-orang yang
terkait dengan Partai Komunis Indonesia. Sanksi kriminal dilakukan dengan
menggelar Mahkamah Militer Luar Biasa untuk mengadili pihak yang
dikonstruksikan Soeharto sebagai pemberontak. Pengadilan digelar dan sebagian
dari mereka yang terlibat "dibuang" ke Pulau Buru.
Sanksi nonkriminal
diberlakukan dengan pengucilan politik melalui pembuatan aturan administratif.
Instrumen penelitian khusus diterapkan untuk menyeleksi kekuatan lama ikut dalam
gerbong Orde Baru. KTP ditandai ET (eks tapol).
Orde Baru memilih perbaikan
dan perkembangan ekonomi sebagai tujuan utamanya dan
menempuh kebijakannya melalui struktur administratif yang didominasi militer
namun dengan nasehat dari ahli ekonomi didikan Barat. DPR
dan MPR tidak berfungsi secara efektif. Anggotanya bahkan
seringkali dipilih dari kalangan militer, khususnya mereka yang dekat dengan
Cendana. Hal ini mengakibatkan aspirasi rakyat sering kurang didengar oleh
pusat.
Eksploitasi sumber daya.
Selama masa pemerintahannya, kebijakan-kebijakan ini, dan pengeksploitasian
sumber daya alam secara besar-besaran menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang
besar namun tidak merata di Indonesia.
Di masa Orde Baru
pemerintah sangat mengutamakan persatuan bangsa
Indonesia. Setiap hari media massa seperti radio dan televisi
mendengungkan slogan "Persatuan Dan Kesatuan Bangsa". Salah satu cara
yang dilakukan oleh pemerintah adalah meningkatkan
transmigrasi dari daerah yang padat
penduduknya seperti Jawa, Bali dan Madura ke luar Jawa, terutama ke Kalimantan,
Sulawesi, Timor Timur, dan Irian Jaya. Namun dampak negatif yang tidak
diperhitungkan dari program ini adalah terjadinya
marjinalisasi terhadap penduduk
setempat dan kecemburuan terhadap penduduk pendatang yang banyak mendapatkan
bantuan pemerintah. Muncul tuduhan bahwa program transmigrasi sama dengan
jawanisasi yang sentimen anti-Jawa di berbagai daerah, meskipun tidak semua
transmigran itu orang Jawa.
Pada era Orde Baru,
perjuangan melawan rezim Soeharto itu sangat terasa perjuangannya dan
keradikalisasian melawan Orde Baru yang menunjukkan pemerintahan yang otoriter.
Namun sekarang perjuangan melakukan Reformasi dari pemerintahan yang otoriter
sama sekali tidak menunjukkan kebangkitan dan kurangnya kesadaran masyarakat
memperjuangkan tindaklanjut dari Reformasi itu. Sekarang sudah terang benderang
malah makin jarang perlawanan. Kenyataannya seperti tidak ada kebangkitan.
Kesadaran saja tidak ada. Musuh kita sekarang itu koorporasi yang wajahnya
politisi,
Tim ekonomi
di era soeharto bekerja lebih baik dibanding team ekonomi di era reformasi
dibawah presiden siapapun. Di akhir kekuasaan Soeharto misalnya, angka
pengangguran berhasil ditekan hingga mencapai 4%, kemiskinan ditekan mencapai
11%, dan pertumbuhan ekonomi pernah menembus angka 9%. Sementara saat ini angka
pengangguran justru lebih tinggi dibandingkan dengan era Soeharto. Angka
pengangguran membengkak menjadi 8%, angka kemiskinan berada di kisaran 13%,
sementara pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 4,5% yang itupun dicapai dengan
kerja keras yang luar biasa.
Pengurasan kekayaan alam yang luar biasa melalui penguasaan
kontrak jangka panjang dengan perusahaan asing untuk eskploitasi sumber daya
alam, hutan dan laut terjadi sejak masa era Soeharto. Budaya korupsi terjadi
sejak zaman era Soeharto. Bahkan sebuah sumber menyebutkan, era Soeharto
dianggap sebagai rezim paling korup di Asia Tenggara dengan jumlah korupsi
mencapai $AS 15 miliar sampai $AS 35 miliar. Demikian juga jerat hutang luar
negeri. Kegemaran merangkul “negara donor” terjadi sejak era Soeharto. Bahkan dimasa orde baru,
hutang diposisikan sebagai pendapatan negara. Negara penghutang disebut sebagai
“negara donor”, tidak disebut debitor atau pemberi pinjaman dengan mensyaratkan
konsesi tertentu.
Sepanjang kekuasan, Presiden Soeharto menetapkan pertumbuhan sebagai satu satunya yang harus
dicapai oleh pemerintah. Untuk mencapai berbagai tujuan pemerintah, stabilitas keamanan dalam negeri menjadi syarat utama. Pelanggaran HAM dan demokrasi sering
nampak mengiringi program pembangunan. Sehingga dilakukan kontrol atas kekuatan
partai politik dan potensi oposisi.
Meskipun saat ini
politisi busuk semakin terlihat kasat mata, korupsi semakin bisa kita saksikan
hingga ke detak jantungnya, semua ini berkat prestasi yang dicapai era
reformasi. Era reformasi memungkinkan semua elemen bangsa termasuk pers
memiliki peran lebih maksimal untuk melakukan kontrol atas penyelengaraan
negara. Demokrasi diyakini sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan, dan era reformasi
telah memberikan hal tersebut dengan lebih baik dibanding era Soeharto.
Kelebihan
sistem Pemerintahan Orde Baru, perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada
tahun 1968 hanya AS$70 dan pada 1996 telah mencapai lebih dari AS$1.000, sukses
transmigrasi, sukses KB, sukses memerangi buta huruf, sukses swasembada pangan,
pengangguran minimum, sukses REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun), Sukses
Gerakan Wajib Belajar, Sukses Gerakan Nasional Orang-Tua Asuh, sukses keamanan
dalam negeri, dan investor asing mau menanamkan modal di Indonesia, serta sukses
menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri.
Selain kelebihan yang
dimiliki, Sistem Pemerintahan Orde Baru juga memiliki kekurangan,
yaitu semaraknya KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotrisme), pembangunan Indonesia yang
tidak merata dan timbulnya kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah (sebagian
disebabkan karena kekayaan daerah sebagian besar disedot ke pusat), munculnya
rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan (terutama
di Aceh dan Papua), kecemburuan antara penduduk setempat dengan para
transmigran yang memperoleh tunjangan pemerintah yang cukup besar pada
tahun-tahun pertamanya, bertambahnya kesenjangan sosial (perbedaan pendapatan
yang tidak merata bagi si kaya dan si miskin), pelanggaran HAM kepada
masyarakat non pribumi (terutama masyarakat Tionghoa), kritik dibungkam dan
oposisi diharamkan, kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyak koran
dan majalah yang dibredel, penggunaan kekerasan untuk menciptakan keamanan,
antara lain dengan program "Penembakan Misterius",
tidak ada rencana suksesi (penurunan kekuasaan ke pemerintah/presiden
selanjutnya), dan menurunnya kualitas birokrasi Indonesia yang terjangkit
penyakit Asal Bapak Senang, hal ini kesalahan paling fatal Orde Baru karena
tanpa birokrasi yang efektif negara pasti hancur, serta menurunnya kualitas
tentara karena level elit terlalu sibut berpolitik sehingga kurang
memperhatikan kesejahteraan anak buah.
Beda Korupsi Zaman Orba
Dan Sekarang. Pola korupsi ternyata berubah dari
waktu ke waktu. Namun korupsi pada zaman sekarang, ternyata lebih parah
ketimbang di masa orde baru ketika dipimpin Presiden Soeharto. Korupsi saat ini
cenderung memakan dana APBN yang notabenenya dialokasikan untuk rakyat. Berbeda
dengan korupsi era orde baru yang umumnya 'memakan' dana. Aman dahulu korupsi
diambil dari adanya izin tol yang diberikan ke oknum tertentu, izin impor
mobil, izin impor gandum, dan sebagainya. "Praktek pakai BUMN misalnya,
sebagai sumber pendanaan, itu sudah jadi rahasia umum. APBN terpaksa dipotong
untuk dibagikan ke kelompok atau partai tertentu. Sekarang dijadikan bancakkan
dan dipangkas Hal ini pada akhirnya menjadi hal yang krusial. Sampai-sampai
orang luar melakukan penilaian terhadap itu, bahwa korupsi masih menjadi
penghalang bagi tumbuh kembangnya ekonomi RI.
Barangkali diantara gossip-gosip
politik, pertanyaaan yang cukup sering kita dengar saat ini adalah “lebih baik mana antara pemerintahan
era soeharto dan era reformasi?”
Pertanyaan ini makin menguat di bulan Mei. (kurang tahu saat
apa hhe J). Pertanyaan tersebut akan memperoleh jawaban yang
berfariasi. Diantaranya lebih memilih hidup di era Soeharto. Menurut mereka di
era Soeharto harga barang barang lebih murah, jalanan lebih bagus, korupsi
memang ada, namun tidak sebanyak sekarang. Yang jelas berbagai kebutuhan bisa
lebih mudah dipenuhi pada era Soeharto.
Lamongan,
28 Ramadhan 1433 H / 17 Agustus 2012
Written by Alifatin Nur Faizah, as
a history task from Mr. Erwin. Chapter: New Order Era
Tidak ada komentar:
Posting Komentar